Mengukur Akses KUR
"Pak Kadis tak bisa ikut. Masih Dinas Luar (DL) ke Jakarta."
Syamsi Hermansyah, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji berucap agak pelan tepat saat mobil yang kami kendarai melewati Tegineneng dan yang dia maksud adalah Kadis Nakertrans Mesuji, Najmul Fikri.
Waktu sudah menunjukan pukul 09.42 WIB. Kepala Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPK-LN) BSB, Bintang Purna Irawan terus menekan gas dengan kecepatan naik turun di angka 100.
Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, menentukan hari ini (15/02/23) adalah jadwal audiensi sesuai permintaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mesuji terkait skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pekerja Migran Indonesia (PMI) --dulu disebut TKI-- yang mulai menjadi konsen Pemkab Mesuji. Upaya ini juga adalah tindak lanjut rapat koordinasi pembahasan penyediaan kuota KUR PMI di Kabupaten Mesuji yang ditaja pada 19 Januari 2023, yang karena langsung diinisiasi Tim Akselarasi Percepatan Keuangan Daerah maka Sekda Syamsuddin yang langsung memimpin.
"Pemkab serius," kata Syamsuddin saat itu. "Jika KUR ini berhasil, maka Mesuji adalah yang pertama di Lampung --bahkan di luar Jawa. Calon PMI kita juga tak perlu lagi menjual kebun orang tua mereka untuk biaya bekerja formal ke luar negeri."
Dan, ini adalah bentuk keberpihakan sangat terang.
Tiba di kantor OJK, waktu sudah menunjukan pukul 10.21 WIB dan kami langsung disambut Pengawas Pasar Modal OJK Provinsi Lampung, Milado Pani.
"Kita ke ruang rapat, ya, Pak," kata Milado dan kami kemudian mengikuti dengan melampaui meja resepsionis, menuju ruangan itu.
Deputi Direktur Pengawasan OJK Lampung, Aprianus Jhon Risnad yang juga ikut menyambut dalam waktu bersamaan kemudian membuka pembicaraan setelah mengemukakan permohonan maaf Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, yang belum bisa membersamai.
"Tadi beliau berjanji akan berupaya ada di sini setelah rapat usai," kata Aprianus.
Dan, diskusi pun dimulai.
Kabid Syamsi menyampaikan beberapa data penting terkait keberadaan PMI di Mesuji juga penegasan tentang urgensi KUR khusus untuk membantu keberangkatan PMI sektor formal.
"Kehadiran KUR menghindarkan calon PMI dari jebakan rentenir dengan suku bunga tinggi," kata Samsi. "Di samping, tentu saja melindungi mereka dari oknum sindikat atau penempatan unprosedur."
Tentang animo keberangkatan, Syamsi mengatakan bahwa, pada tahun 2022, calon PMI yang terregistrasi melalui Disnakertrans Mesuji mencapai 446 orang yang dari jumlah itu, 60 persen di antaranya ada di sektor formal dengan pembiayaan mandiri.
"Dan masih banyak lagi para calon PMI yang belum bisa berangkat karena tidak memiliki biaya dan akses pembiayaan," tambah dia seraya menegaskan kalau dalam hal ini Disnakertrans juga terus melakukan pengawalan secara ketat terutama terkait upaya perlindungan sejak dini.
"Salah satu bentuknya adalah, sebelum mengeluarkan Rekom ID saat calon PMI akan masuk BLK, kita mewajibkan mereka datang ke Kantor Disnakertrans
untuk di-verifikasi dan di-edukasi," terang Syamsi. "Begitu juga halnya terkait izin suami atau orang tua yang tetap kita dilakukan konfirmasi ulang minimal melalui sembungan telpon."
Terkait pembiayaan, Kepala LPK-LN BSB, Bintang Purna Irawan, memaparkan bahwa kebutuhan tersebut diperlukan untuk proses pelatihan dan Diklat juga pemberangkatan.
"Termasuk pemberkasan calon seperti pembuatan paspor dan medical check up dari pra hingga finish," kata Bintang.
Kepala OJK Lampung yang tiba beberapa menit berselang kemudian meminta skema proses pemberangkatan secara detail sebagai bahan bagi OJK untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Bagaimanapun, KUR PMI memang belum begitu familiar seperti KUR yang lain dan ini adalah salah satu penyebab sektor perbankan belum begitu antusias," kata Bambang Hermanto.
Pihak OJK juga sangat mengapresiasi keseriusan Pemkab Mesuji dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT. Citra Putra Indarab (CPI) yang juga ikut dalam audiens itu sebagai upaya membantu masyarakat bekerja ke luar negeri melalui KUR.
"Nanti kita akan coba mendorong pihak perbankan terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait KUR PMI ini," kata Bambang.
Diskusi lebih spesifik kemudian berlangsung dalam beberapa waktu hingga setelah dirasa cukup, Syamsi kemudian berpamitan dan kami di antara hingga meja resepsionis.
Tak lama berselang, adzan dhuhur segera terdengar dari semua sudut kota.
Laporan: Fajar
Post a Comment